Ekonomi Politik Indonesia

 

Ekonomi Politik Indonesia

·         Pengertian Sistem  Ekonomi

            Ekonomi politik pada dasarnya diambil dari bahasa Yunani yaitu polis yaitu sebuah kota atau unit politik dan oikonomike yang maknanya menuju manajemen rumahtangga. istilah ekonomi politik pada dasarnya interaksi antara kedua bidang ekonomi dan politik, yang pada awalnya lebih fokus kepada ilmu untuk mengelola perekonomian dengan ilmu untuk mengelola pemerintahan. Dapat dikatakan bahwa Politik Ekonomi adalah campur tangannya pemerintah dalam proses ekonomi. Pengertian Ekonomi Politik

            Ilmu Ekonomi Politik adalah bagian dari ilmu sosial yang berbasis pada dua subdisiplin ilmu, yakni politik dan ekonomi.

            Sistem ekonomi adalah suatu aturan dan tata cara untuk mengatur perilaku masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi untuk menraih suatu tujuan. Sistem perekonomian di setiap negara dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara  lain ideologi  bangsa, sifat dan jati diri bangsa, dan struktur ekonomi.

·         Menurut Caporaso Dan Levine (1993) Pada awalnya ekonomi politik dimaksudkan untuk memberi saran pada penguasa dalam mengelola masalah masalah ekonomi. Selanjutnya lebih diartikan sebagai analisis ekonomi terhadap masalah-masalah politik. Kajian ini juga mempelajari institusi politik sebagai entitas yang bersinggungan dengan pengambilan keputusan, berusaha mempengaruhi pengambilan keputusan dan pilihan.

 • Rachbini (2001) Ekonomi Politik adalah disiplin ilmu yang komprehensif, lahir dari berbagai upaya yang dilakukan untuk menemukan sinergi, mengisi kekosongan (cross fertilization), yang tidak akan dijumpai dalam satu disiplin saja baik ekonomi maupun politik.

            Setelah proklamasi, Indonesia masih belum sepenuhnya dikatakan merdeka. Karena Indonesia harus berbenah diri mulai dari pemerintahan hingga di daerah-daerah. Hari-hari setelah proklamasi, pemerintahanpun mulai dibangun. Presiden dan wakil presiden diangkat, UUD ditetapkan, Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dibentuk untuk membantu presiden sembari menunggu pelaksanaan pemilu, struktur pemerintahan dan struktur militer mulai disusun dan ditetapkan.

            Hubungan Ekonomi dengan Politik Pembangunan politik di negara berkembang bertolak belakang dengan pembangunan ekonomi, misalnya ketika kita hendak meningkatkan pembangunan politik dimana sebagai wakil rakyat yang mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan masyarakat legislatif harus menyuarakan kebutuhan masyarakat. Akibatnya mereka sering mengkritik pemerintah dalam sebuah mosi tidak percaya karena yakin bahwa pihak eksekutif yang bertanggung jawab terhadap kesalahan dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah. Hubungan ekonomi dengan politik adalah jika pembangunan politik semakin meningkat akan berbanding terbalik dengan pembangunan ekonomi yang semakin merosot. Jika pembangunan politiknya menurun maka pembangunan ekonominya meningkat.

• Tujuan dan Alat-alat Politik Ekonomi

            Tujuan Politik Ekonomi Pada garis besarnya dapat dikatakan bahwa pemerintah berusaha untuk mencegah berbagai perkembangan-perkembangan yang tidak seimbang dan diusahakan untuk mencegah atau memperbaiki gangguan-gangguan keseimbangan yang terpenting. Beberapa tujuannya yaitu : mengatasi pengangguran, menyetarakan pendapatan secara adil, meningkatkan produktivitas dan hal lainnya

·         Tujuan yang ingin dilaksanakan pemerintah mengharuskan tindakan-tindakan tertentu. Tindakan tersebut dapat kita namakan “alat-alat “ daripada politik ekonomi. Contoh alat-alat tersebut misalnya peraturan-peraturan dan larangan-larangan dan subsidi-subsidi pajak. Disamping itu pemerintah dalm keadaan tertentu, dapat juga mempengaruhi proses ekonomi, disebabkan oleh karena sebagian produksi dipegang oleh pemerintah sendiri.

·         Alat-alat Politik Ekonomi Tujuan yang ingin dilaksanakan pemerintah mengharuskan tindakan-tindakan tertentu. Tindakan tersebut dapat kita namakan “alat-alat “ daripada politik ekonomi. Contoh alat-alat tersebut misalnya peraturan-peraturan dan larangan-larangan dan subsidi-subsidi pajak. Disamping itu pemerintah dalm keadaan tertentu, dapat juga mempengaruhi proses ekonomi, disebabkan oleh karena sebagian produksi dipegang oleh pemerintah sendiri.

·         Keterkaitan beberapa Bidang dengan Ekonomi Politik

Ekonomi Politik Perburuan Rente yang sedang berkembang yang proses ekonominya relatif dipengaruhi oleh proses Perburuan rente merupakan fenomena yang sering dijumpai di Negara-negara politik. Ekonomi dan bisnis dalam masyarakat rente semacam itu diwarnai upaya mendapatkan legitimasi nonekonomi (izin lisensi tunggal). Rente dalam perekonomian dapat muncul terutama ketika pemerintah (atas nama publik) memberikan hak-hak tertentu kepada satu atau sekelompok orang dalam berbisnis. Karena berbagai pertimbangan yang diperdebatan sebagai publik dan melibatkan tarik-menarik kepentingan dalam masyarakat, pemerintah memberikan hak tertentu pada suatu pihak untuk menjalanan usahanya. Dari lisensi yang diberikan itulah, pemegang lisensi akan mendapatkan berbagai keistimewaan dan kemudahan dalam berbisnis.

Ekonomi Politik Pemerataan Pendapatan Dalam konsep ini tujuan pembangunan mencakup peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Oleh karena itu, pembangunan difokuskan pada aspek-aspek kualitatif dari pembangunan, yaitu mencakup masalah kemiskinan, kesenjangan, dan human resource development.

Ekonomi Politik Ketergantungan Teori ketergantungan yaitu yaitu teori yang dalam menjelaskan perilaku manusia dan gejala atau proses sosial yang terjadi terutama lebih menekankan pada faktor-faktor lingkungan sebagai penyebabnya. Pengaruh aspek politik yang menyebabkan ketergantungan dikemukakan oleh Andree Gunder Frank yaitu Ketergantungan Negara-negara satelit (Negara periferal) terhadap Negara metropolitan (Negara pusat) diyakini terjadi sebagai akibat globalisasi sistem kapitalisme.

Ekonomi Politik Kebutuhan Pokok Salah satu hal penting kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan pokok (basic needs) penduduk. Alokasi bagi kebutuhan pokok tentu saja tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi. Kebutuhan pokok yang paling dianggap inti adalah pangan. Di Indonesia, kebutuhan akan pangan terutama berpusat pada kebutuhan akan beras sehingga kebijakan pangan di Indonesia sering identik dengan kebijakan perberasan. Dengan demikian, kebijakan beras menjadikan beras sebagai komoditas politik.

A. KONDISI EKONOMI INDONESIA AWAL KEMERDEKAAN

                Kondisi ekonomi pada awal berdirinya Republik Indonesia sangat kacau dan sulit. Hal ini disebabkan karena Indonesia yang baru saja merdeka belum memiliki pemerintahan yang baik, dimana belum ada pejabat khusus yang bertugas untuk menangani perekonomian Indonesia. Sebagai negara baru Indonesia belum mempunyai pola dan cara untuk mengatur ekonomi keuangan. Hal itu diperparah dengan Kondisi keamanan dalam negeri yang tidak stabil serta  Belanda yang masih tetap tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia.

Selain itu keadaan politik yang cepat berubah-ubah semakin n pemindahan ibukota dilakukan pada saat itu.

B. FAKTOR PENYEBAB KACAUNYA PEREKONOMIAN INDONESIA TAHUN 1945-1950

Faktor- faktor penyebab kacaunya perekonomian Indonesia 1945-1950 adalah sebagai berikut .

1.      Terjadi Inflasi yang sangat tinggi

Inflasi tersebut disebabakan karena :

· Beredarnya mata uang Jepang di masyarakat dalam jumlah yang tak terkendali (pada bulan Agustus 1945 mencapai 1,6 Milyar yang beredar di Jawa sedangkan secara umum uang yang beredar di masyarakat mencapai 4 milyar).

· Beredarnya mata uang cadangan yang dikeluarkan oleh pasukan Sekutu dari bank-bank yang berhasil dikuasainya untuk biaya operasi dan gaji pegawai yanh jumlahnya mencapai 2,3 milyar.

· Repubik Indonesia sendiri belum memiliki mata uang sendiri sehingga pemerintah tidak dapat menyatakan bahwa mata uang pendudukan Jepang tidak berlaku.

Karena inflasi ini kelompok yang paling menderita adalah para petani sebab petani merupakan produsen yang paling banyak menyimpan mata uang Jepang. Hasil pertanian mereka tidak dapat dijual, sementara nilai tukar mata uang yang mereka miliki sangat rendah.

Pemerintah Indonesia yang baru saja berdiri tidak mampu mengendalikan dan menghentikan peredaran mata uang Jepang tersebut sebab Indonesia belum memiliki mata uang baru sebagai penggantinya. Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk sementara waktu menyatakan ada 3 mata uang yang berlaku di wilayah RI, yaitu:

·         Mata uang De Javasche Bank

·         Mata uang pemerintah Hindia Belanda

·         Mata uang pendudukan Jepang

2.      Adanya Blokade ekonomi dari Belanda

Blokade oleh Belanda ini dilakukan dengan menutup (memblokir) pintu keluar-masuk perdagangan RI terutama melalui jalur laut dan pelabuhan-pelabuhan penting. Blokade ini dilakukan mulai bulan November 1945. Adapun alasan dari pemerintah Belanda melakukan blokade ini adalah :

·   Mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia.

·    Mencegah kelurnya hasil-hasil perkebunan milik Belanda dan milik asing lainnya.

·    Melindungi bangsa Indonesia dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bangsa lain.

Dengan adanya blokade tersebut menyebabakan:

·    Barang-barang ekspor RI terlambat terkirim.

·   Barang-barang dagangan milik Indonesia tidak dapat di ekspor bahkan banyak barang-barang ekspor Indonesia yang dibumi hanguskan.

·    Indonesia kekurangan barang-barang import yang sangat dibutuhkan.

·    Inflasi semakin tak terkendali sehingga rakyat menjadi gelisah.

Tujuan/harapan Belanda dengan blokade ini adalah:

·    Agar ekonomi Indonesia mengalami kekacauan

·  Agar terjadi kerusuhan sosial karena rakyat tidak percaya kepada pemerintah Indonesia,  sehingga pemerintah Belanda dapat dengan mudah mengembalikan eksistensinya.

·    Untuk menekan Indonesia dengan harapan bisa dikuasai kembali oleh Belanda.

3. Kekosongan kas Negara

            Kas Negara mengalami kekosongan karena pajak dan bea masuk lainnya sangat berkurang sementara pengeluaran negara semakin bertambah. Penghasilan pemerintah hanya bergantung kepada produksi pertanian. Karena dukungan dari bidang pertanian inilah pemerintah Indonesia masih bertahan, sekalipun keadaan ekonomi sangat buruk.

 C.   KEBIJAKAN PEMERINTAHAN MENGHADAPI BURUKNYA KONDISI EKONOMI INDONESIA

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kondisi ekonominya mulai dilakukan pertama tama adalah dengan melakukan pinjaman nasional. Pelaksanaan pinjaman ini cukup mendapat dukungan dari masyarakat. Namun kekacauan semakin bertambah dengan munculnya mata uanga NICA di daerah yang diduduki sekutu pada tanggal 6 Maret 1946 oleh Panglima AFNEI yang baru (Letnan Jenderal Sir Montagu Stopford). Uang NICA ini dimaksudkan untuk menggantikan uang Jepang yang nilainya sudah sangat turun saat itu. Karena tindakan sekutu tersebut maka pemerintah Indonesiapun mengeluarkan uang kertas baru yaitu Oeang Republik Indonesia (ORI)sebagai pengganti uang Jepang.

Upaya mengatasi blokade belanda

Upaya pemerintah untuk keluar dari masalah blokade tersebut adalah sebagai berikut.

1.      Usaha bersifat politis, yaitu Diplomasi Beras ke India

                  Pemerintah Indonesia bersedia untuk membantu pemerintah India yang sedang ditimpa bahaya kelaparan dengan mengirimkan 500.000 ton beras. Pemerintah melakukan hal ini sebab akibat blokade oleh Belanda maka hasil panen Indonesia yang melimpah tidak dapat dijual keluar negeri pemerintah berasumsi  pada pada musim panen 1946 akan diperoleh suplai hasil panen sebesar 200.000 sampai 400.000 ton.

2.      Usaha bersifat ekonomis

1.      Mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri

           Membuka hubungan dagang langsung ke luar negeri dilakukan oleh pihak pemerintah maupun pihak swasta. Usaha tersebut antara lain:

a)      Mengadakan kontak dagang dengan perusahaan swasta Amerika (Isbrantsen Inc.). Tujuan dari kontak ini adalah membuka jalur diplomatis ke berbagai negara. Dimana usaha tersebut dirintis oleh BTC (Banking and Trading Corporation) atau Perseroan Bank dan Perdagangan, suatu badan perdagangan semi-pemerintah yang membantu usaha ekonomi pemerintah, dipimpin oleh Sumitro Djojohadikusumo dan Ong Eng Die. Hasil transaksi pertama dari kerjasama tersebut adalah Amerika bersedia membeli barang-barang ekspor Indonesia seperti gula, karet, teh, dan lain-lain. Tetapi selanjutnya kapal Amerika yang mengangkut barang pesanan RI dan akan memuat barang ekspor dari RI dicegat dan seluruh muatannya disita oleh kapal Angkatan Laut Belanda.

b)      Karena blokade Belanda di Jawa terlalu kuat maka usaha diarahkan untuk menembus blokade ekonomi Belanda di Sumatera dengan tujuan Malaysia dan Singapura. Usaha tersebut dilakukan sejak 1946 sampai akhir masa perang kemerdekaan. Hasilnya Indonesia berhasil menyelundupkan karet yang mencapai puluhan ribu ton dari Sumatera ke luar negeri, terutama ke Singapura. Dan Indonesia berhasil memperoleh senjata , obat-obatan dan barang-barang lain yang dibutuhkan.

c)      Pemerintah RI pada 1947 membentuk perwakilan resmi di Singapura yang diberi nama Indonesian Office (Indoff). Secra resmi badan ini merupakan badan yang memperjuangkan kepentingan politik di luar negeri, namun secara rahasia berusaha menembus blokade ekonomi Belanda dengan melakukan perdagangan barter. Diharapkan dengan upaya ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

d)     Dibentuk perwakilan kemetrian pertahanan di luar negeri yaitu Kementrian Pertahanan Urusan Luar Negeri (KPULN) yang dipimpin oleh Ali Jayengprawiro. Tugas pokok badan ini adalah membeli senjata dan perlengkapan angkatan perang.

2.      Konferensi Ekonomi I (Februari 1946)

      Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, gubernur, dan pejabat lainnya yang bertanggungjawab langsung mengenai masalah ekonomi di Jawa, yang dipimpin oleh Menteri Kemakmuran (Darmawan Mangunkusumo). Tujuan Konferensi ini adalah untuk memperoleh kesepakatan dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak, seperti :

a)      Konsepsi untuk menghapuskan sistem autokrasi local warisan jepang dan menggantikannya dengan system sentralisasi.

b)      Bahan makanan akan ditangani oleh pemerintah secara sentral oleh organisasi pengawas makanan rakyat yang merubah namanya menjadi badan persediaan dan pembagi makanan (BPPM) yang dipimpin oleh dr.sudarsono

c)      Semua perkebunan akan diawasi pemerintah untuk meningkatkan produksinya

3.      Konferensi ekonomi II ( 6mei 1946 )

      Konferensi kedua di Solo, 6 Mei 1946 membahas mengenai masalah program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendalian harga, distribusi, dan alokasi tenaga manusia. Wapres Moh. Hatta mengusulkan mengenai rehabilitasi pabrik gula, dimana gula merupakan bahan ekspor penting sehingga harus dikuasai oleh negara. Untuk merealisasikan keinginan tersebut maka pada 6 Juni 1946 dibentuk Perusahaan Perkebunan Negara (PPN).

4.      Planning Board (Badan Perancang Ekonomi) 19 Januari 1947.

      Badan ini dibentuk atas usul dari menetri kemakmuran AK. Gani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2 sampai 3 tahun yang akhirnya disepakati Rencana Pembangunan Sepuluh Tahun.

Badan ini bertujuan untuk menasionalisasikan semua cabang produksi yang telah ada dengan mengubah ke dalam bentuk badan hukum. Hal ini dilakukan dengan harapan agar Indonesia dapat menggunakan semua cabang produksi secara maksimal dan kuat di mata hukum internasional.

5.      Rencana Kasimo (Kasimo Plan)

      Menteri persediaan makanan rakyat I J Kasimo menghasilkan rencana prokuksi 5  tahun yangdikenal dengan kasimo plan. Program ini meliputi rencana produksi tiga tahun 1948-1950 mengenai usaha swasembada pangan isinya antara lain:

a)      Memperbanyak kebun bibit dan padi unggul

b)      Pencegahan penyembelihan hewan pertanian

c)      Penanaman kembali tanah kosong

d)     Transmigrasi bagi 20 juta penduduk Pulau Jawa dipindahkan ke Sumatera dalam jangka waktu 10-15 tahun

6.      Pinjaman Nasional

            Program ini dilaksanakan oleh mentri keuangan ir.surachman dengan persetujuan BP-KNIPpinjaman nasional akan dibayar kembali selama 40 tahun.pada bulan juli 1946 besar pinjaman sebesar 1 milyar, pada tahun pertama berhasil dikumpulkan uang sejumlah 500milyar. Ini menunjukkan besarnya dukungan dari rakyat Indonesia.

7.      Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (Rera) 1948

Program ini bertujuan untuk mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi, selain meningkatkan efisiensi. Rasionalisasi meliputi penyempurnaan administrasi negara, angkatan perang, dan aparat ekonomi.

D.    KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG MILITER SAMPAI TAHUN 1950

Mengingat pentingnya peran militer dalam suatu Negara,maka Presiden Soekarno membentuk panitia kecil yang membahas masalah-masalah terkait upaya pertahanan Negara.Panitia ini dipimpin oleh Otto Iskandardinata dan mengusulkan hal-hal sbb:

a.Rencana pembelaan Negara dari BPUPKI(Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang menganduk unsur politik perang tidak dapat diterima.

b.Tentara PETA di Jawa dan Bali,serta Laskar Rakyat di Sumatera dibubarkan karena dianggap sebagai organisasi buatan Jepang yang kedudukannya didunia Internasional tidak memiliki ketentuan.

Pada tanggal 19 Agustus 1945 peserta sidang mengusulkan agar Presiden memanggil tokoh-tokoh yang handal dibidang militer untuk membentuk ketentaraan yang kuat.Sidang menerima usulan secara aklamasi,tetapi untuk urusan kepolisian masih menjadi bagian Departemen Dalam Negeri.Peserta sidang juga mengusulkan untuk menunjuk Panitia Pelaksana agar dapat mempersiapkan pembentukan tentara kebangsaan dan kepolisian.Anggota sidang juga membahas perlunya ketentraman dansegera dimulainya perjuangan bangsa.    

Pada tanggal 23 Agustus 1945 Presiden Soekarno dalam pidatonya melalui radio menyatakan pembentukan tiga badan baru yaitu Komite Nasional Indonesia(KNI),Partai Nasional Indonesia(PNI),dan Badan Keamanan Rakyat(BKR).Untuk jabatan pimpinan BKR Pusat, Presiden menunjuk Kaprawi (Ketua Umum), Sutalaksana (Ketua 1) dan Latief Hendraningrat (Ketua II) dengan dibantu Arifin Abdurrachman Mahmud dan Zulkifli Lubis.

Para pemuda menolak dengan tegas kehadiran BKR dan mereka menginginkan pembentukan tentara nasional, namun usul para pemuda itu ditolak presiden, sehingga para pemuda menamakan diri mereka komite van aksi dengan anggotanya yang terdiri dari banyak kelompok pertahanan yang tersebar diberbagai daerah yang salah satunya adalah API (angkatan pemuda Indonesia).

·         Meningkatkan produksi

Setelah mengalami tindakan provokatif dari belanda, pemerintah menyadari bahwa keberadaan suatu tentara regular sangat penting dalam Negara. Maka pada tanggal 5 oktober 1945 dikeluarkan maklumat presiden tentang pendirian TKR (tentara keamanan rakyat) dengan pemimpin pertamanya yaitu Supriyadi dan MOH Suroadikusumo sebagai mentri keamanan rakyat. Tapi karena mangkir dari pekerjaannya supriyadi diganti dengan jendral sudirman.

Pada bulan januari 1946 TKR merubah namanya menjadi TRI(tentara rakyat Indonesia). Sementara itu badan-badan perjuangan mengadakan kongres pemuda pada tanggal 10 november 1945dan sepakat membentuk BKPI (badan kongres pemuda Indoneskedua kelompok itu selanjutnya diintegrasikan menjadi TNI (tentara nasional Indonesia).

E.   PERKEMBANGAN KERAGAMAN IDEOLOGI DAN PARTAI POLITIK

Pemerintah merencanakan pembentukan partai tunggal dengan menetapkan partai nasional Indonesia (PNI) sebagai satu-satunya partai politik,reaksi keras bermunculan. Akhirnya rencana itu dibatalkan dengan keluarnya maklumat presiden yang menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara demokrasi. Setelah itu bermunculan partai politik yang digolongkan kedalam latar belakang dan ideologi berbeda, yaitu ideology yang bersifat nasional, agama,sosialis dan komunis.

1.      Ideology partai yang bersifat nasionalisme

Partai ini didasarkan pada faktor kemanusiaan. Partai ini mengutamakan tercapainya persatuan bangsa dengan mengutamakan terwujudnya kebebasan nasional, karena kebebasan nasional merupakan pintu gerbang ke arah kemakmuran suatu bangsa. Contoh PNI.

2.      Ideology partai yang bersifat agama

Partai ini mengutamakan penyebaran dan penerapan kaidah-kaidah atau hukum-hukum yang

berlaku pada agama yang bersangkutan. Contoh partai nahdatul ulama( beraliran islam), partai

Kristen (beraliran Kristen)

3.      Ideology partai yang bersifat sosialisme-komunisme

Dasar perjuangan partai yang berideology sosialisme-komunisme adalah internasionalisme.

Partai ini menjunjung tinggi komunisme dan cendrung tunduk kepada Moscow yang dikenal

sebagai kiblat dan pusat komunisme dunia. Aliran ini sangat anti pemerintahyang menanamkan

system demokrasi. Sebagai contoh PKI (partai komunis Indonesia). PKI dituding sebagai dalang

dalam peristiwa berdarah yang membunuh banyak petinggi ABRI. Melalui ketetapan MPRS,

PKI dijadikan sebagai partai terlarang dan haram untuk dipelajari masa orde baru.

1.     Menata Kehidupan Ekonomi Di Awal Kemerdekaan Indonesia

Pada awal kemerdekaaan kehidupan ekonomi bangsa Indonesia sangat memprihatinkan hal ini disebabkan karena :

a. Mewarisi sistem ekonomi Jepang

b. Adanya inflasi yang disebabkan beredarnya uang Jepang yang tidak terkendali

c. Kas negara kosong

d. Tidak seimbangnya pemasukan dan pengeluaran negara.

e. Blokade ekonomi oleh Belanda sebab perhitungan Belanda bahwa dengan senjata ekonomi akan dapat merobohkan RI.

Dalam rangka membangun kepercayaan rakyat dan membangun ekonomi yang sehat pemerintah Republik Indonesia melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

a.   Menetapkan tiga mata uang De Javasche Bank, mata uang pemerintah Hindia Belanda dan mata uang penduduk Jepang.

b.  Untuk mengatasi kesulitan moneter dengan persetujuan BP-KNIP, Menteri Keuangan Ir. Surachman melaksanakan pinjaman nasional yang akan dibayarkan kembali selambat-lambatnya 40 tahun.

c.   Pada tanggal 1 Oktober 1946 pemerintah mengeluarkan uang kertas yang Oeang Repoeblik Indonesia atau ORI. Hal ini disebabkan tanggal 6 Maret 1946, Panglima Sekutu mengumumkan berlakunya uang NICA (Netherlands Indies Civil Administration) di daerah-daerah yang diduduki Serikat sebagai pengganti uang Jepang.

d.  Pembentukan Bank Negara Indonesia pada tanggal 1 November 1946 yang bertugas untuk mengatur nilai tukar ORI dengan valuta asing yang ada di Indonesia.

Dalam usahanya untuk menembus blokade ekonomi musuh Pemerintah RI melakukan berbagai usaha untuk mematahkan blokade ekonomi tersebut, usahanya antara lain :

1.   Memberikan batuan beras kepada pemerintah India yang saat itu sedang dilanda kelaparan dengan didasarkan kepada segi kemanusiaan. Namun, secara politik tindakan tersebut menegaskan kehadiran Republik Indonesia di dunia.

2.   Mengadakan hubungan dagang langsung dengan luar negeri, antara lain dengan perusahaan swasta Amerika yaitu BTC (Banking and Trading Corporation) suatu badan perdagangan semi pemerintah yang dipimpin oleh Sumitro Djoyohadikusumo.

3.   Mengalihkan kegiatan perdagangan dari pulau Jawa ke pulau Sumatera. Misalnya, hasil karet dari Sumatera di ekspor ke wilayah Singapura.

4.   Membentuk perwakilan resmi di Singapura pada tahun 1947 dengan nama Indonesia Office (indof) yang bertugas memperjuangkan kepentingan luar negeri Indonesia, menembus blokade Belanda dan perdagangan barter. Badan ini digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk menembus blokade ekonomi oleh Belanda.

5.  Konsep Ketahanan ekonomi.

Sejak bulan Febuari 1946. pemerintah membuat konsep-konsep penanggulangan masalah ekonomi dengan langkah-langkah sebagai berikut :

Pada bulan Febuari 1946 menyelenggarakan konferensi ekonomi yang bertujuan untuk memperoleh kkesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah-masalah ekonomi yang mendesak dan menghasilkan Konsepsi untuk menghapuskan sistem autokrasi lokal warisn Jepang dan menggantikannya dengan sistem sentralisasi, Bahan makanan akan ditangani oleh pemerintah secara sentral oleh organisasi Pengawas Makanan Rakyat yang kemudiuan berubah nama menjadi Badan Persediaan dan Pembagian Makanan (BPPM), dan untuk meningkatkan produksinya semua perkebunan akan diawasi oleh pemerintah.

Pada tanggal 6 Mei 1946 diadakan konferensi ekonomi kedua di Solo yang membahas masalah program ekonomi pemerintah, masalah keuangan negara, pengendali harga, distribusi dan alokasi tenaga manusia.

 Pada tanggal 19 Januari 1947 dibentuk Planing Bcard (Badan perancang ekonomi0 yang bertugas untuk membuat rencana pembangunan ekonomi jangka waktu 2 sampai tiga tahun. Kemudian I.J Kasimo sebagai menteri Persediaan Makanan Rakyat menghasilkan rencana produksi lima tahun yang dikenal dengan nama Kasimo Plan, isinya Memperbanyak kebun bibit dan padi unggul, Pencegahan penyembelihan hewan pertanian, Penanaman kembali tanah kosong, dan Pemindahan penduduk (transmigrasi) 20 juta jiwa dari Jawa ke Sumatera dalam jangka waktu 1-15 tahun.

 Pemerintah mendorong para pengusaha swasta untuk ikut serta dalam perkembangan ekonomi nasional. Menggiatkan kembali Persatuan Tenaga Ekonomi (PTE) sebagai organisasi perusahaan swasta yang telah berdiri sejak zaman Jepang Antara lain PTE (Persatuan Tenaga Ekonomi). Gabungan Perusahaan Perindustrian, Pusat Perusahaan Tembakau Indonesia, Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Aceh (Gasida).

2.  Dinamika Politik Di Indonesia Pada Awal Kemerdekaan

Pada dasarnya, perkembangan situasi politik dan kenegaraan Indonesia pada awal kemerdekaan sangat dipengaruhi oleh pembentukan KNIP serta dikeluarkannya Maklumat Politik 3 November 1945 oleh wakil Presiden Moh. Hatta. Isi maklumat tersebut menekankan pentingnya kemunculan partai-partai politik di Indonesia. Partai politik harus muncul sebelum pemilihan anggota Badan Perwakilan Rakyat yang dilangsungkan pada Januari 1946.

 Maklumat Politik 3 November 1945, yang dikeluarkan oleh Moh. Hatta, hadir sebagai sebuah peraturan dari pemerintah Indonesia yang bertujuan mengakomodasi suara rakyat yangmajemuk. Akibatnya, munculah partai-partai politik dengan berbagai ideologi. Partai-partai politik tersebut mempunyai arah dan metode pergerakan yang berbeda-beda.Di antaranya adalah partai politik berhaluan nasionalis, yaitu PNI penggabungan dari Partai Rakyat Indonesia, Serikat Rakyat Indonesia, dan Gabungan Republik Indonesia yang berdiri pada 29 Januari 1946, dipimpin oleh Sidik Djojosukaro.Kemunculan partai-partai berhaluan sosialis-komunis pada walnya merupakan bentuk  pertumbuhan demokrasi di Indonesia. Namun, seiring perkembangannya, partai ini menerapkancara revolusioner yang tidak dapat diterima oleh masyarakat Indonesia.

Hubungan antara KNIP dan Lembaga Pemerintahan Dilatar belakangi oleh berbagai situasi negara yang genting, seperti keadaan Jakarta di awal 1946,yang sangat rawan oleh teror dan intimidasi pihak asing , mengharuskan para petinggi bangsa untuk memindahkan ibu kota negara ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946 untuk sementara waktu.Pada dasarnya, posisi wewenang KNIP dikukuhkan melalui Maklumat X, 16 Oktober 1945, yangmemberikan kuasa legislatif terhadap badan tersebut. Dengan maklumat itu, KNIP yang dibentuk  pada 22 Agustus 1945, berposisi seperti layaknya Dewan Perwakilan Rakyat untuk sementara waktu sebelum dilaksanakannya pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan PerwakilanRakyat yang sebenarnya. Tugas Komisi Nasional Indonesia Pusat (KNIP) adalah membantu danmenjadi pengawas kinerja presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan. KNIP mempunyaikuasa untuk memberikan usulan kebijakan kepada presiden dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

Sementara itu, Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) bertugas untuk membantu dan mengawasi jalannya kinerja pemerintahan di tataran lebih rendah daripada presiden, seperti gubernur dan bupati.Hubungan antara Keragaman Ideologi dan Pembentukan Lembaga KepresidenanTerdapatnya keragaman ideologi yang terbagi ke dalam golongan nasionalis, agama, dansosialis-komunis pada era awal kemerdekaan ternyata mengandung implikasi yang signifikanterhadap struktur kepemimpinan negara. Perubahan otoritas KNIP dan munculnya berbagai partai politik di Indonesia menjadi dua katalisator utama terhadap perubahan struktur kekuasaan pemerintahan. Naiknya Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri Indonesia juga memiliki andil dalam perubahan itu.

Setelah bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, gagasan demokrasi dalam kehidupan politik mendapat tempat yang sangat menonjol. Para pemimpin bangsa Indonesia saat itu bersepakat untuk memilih demokrasi dalam kehidupan bernegara yang kemudian di tuangkan kedalam UUD 1945. Pada awal perjalanannya, melalui pasal IV aturan peralihan UUD 1945, presiden di beri kekuasaan sementara untuk melakukan kekuasaan MPR,DPR,dan DPA sebelum lembaga-lembaga konstitusional dibentuk sebagaimana mestinya.

Sebelum sempat terjadi perdebatan mengenai system pemerintahan yang di pelopori oleh kaum muda dengan munculnya gerakan ‘parlementerisme’. Kaum muda menghendaki agar system pemerintahan yang dibentuk adalah sistem parlementer, bukan presidensial.

Beberapa alasan yang di kemukakan antara lain sebagai berikut:

• Adanya ketidaksetujuan terhadap peletakan kekuasaan di tangan Soekarno yang pemerintahannya di dominasi oleh orang – orang yang pada Zaman pendudukan Jepang menduduki jabatan penting,

•  Adanya pandangan bahwa system presidensial memungkinkan dibuatnya produk darurat legislasi yang berarti Negara terlalu kuat dan tidak mencerminkan demokrasi

•   Pemerintahan yang ada hanya untuk memberi kesan kepada dunia Internasional bahwa Negara ini adalah Negara demokrasi yang bukan boneka Jepang

• Adanya keinginan untuk menghalau kegiatan politik Subardjo untuk menjadikan partai persatuan Nasional sebagai partai tunggal.

Secara umum dinamika perjalanan politik Indonesia dapat di bagi kedalam 4 periode yaitu periode Demokrasi Liberal,Periode Demokrasi Terpimpin, Periode Orde Lama dan Periode Reformasi.

1.      Periode Demokrasi Liberal

Dinamika politik pada periode demokrasi liberal, dapat dilihat berdasarkan aktifitas politik kenegaraan berikut:

a.  Awal kemerdekaan proklamasi 17 Agustus 1945,Presiden yang untuk sementara memegang jabatan rangkap segera membentuk dan melantik Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)tanggal 29 Agustus 1945 dengan ketua Kasman Singodimedjo untuk membantu tugas –tugas presiden.

b.Untuk menghindari kekuasaan Presiden yang terpusat ,timbul usaha –usaha untuk membangun corak pemerintahan yang lebih demokratis, yaitu ‘parlementer’.Usaha tersebut mengkristal ketika pada 7 Oktober 1945 lahir memorandum yang ditandatangani oleh 50 orang (dari 150 orang) anggota KNIP yang berisi dua hal

1) Mendesak presiden agar menggunakan kekuasaan istimewanya untuk segera membentuk MPR

2) Sebelum MPR terbentuk , hendaknya anggota – anggota KNIP dianggap sebagai (diberi kewenangan untuk melakukan fungsi dan tugas) MPR

c). Pada 16 Oktober 1945, KNIP menindaklanjuti usulannya kepada pemerintah yang kemudian disetujui dengan keluarnya Maklumat Wakil Presiden No. X tahun 1945 yang diktumnya berbunyi sebagai berikut: “Bahwa Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuk MPR dan DPR di serahi kekuasan legislative dan ikut menetapkan GBHN, serta menyetujui bahwa pekerjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan yang di jalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang di pilih di antara mereka dan yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Pusat.

d. Untuk mendorong kearah cabinet parlementer, atas usul BP-KNIP pada 3 november 1945 dikeluarkan Maklumat Pemerintah yang pokok isinya adalah “agar aliran-aliran dalam masyarakat segera membentuk partai politiknya sebelum di langsungkan Pemilu yang akan diselenggarakan pada bulan Juni 1945”. Maklumat inilah yang menjadi dasar banyak partai atau multipartai.

e. Sebagai tindak lanjut Maklumat Wakil Presiden No.X tahun 1945, kemudian keluarlah Maklumat Pemerintah 14 November 1945 tentang Susunan Kabinet berdasarkan sisitem parlementer. Sejak saat itu,tanpa mengubah UUD 1945 sistem pemerintahan bergeser dari cabinet presidensial ke cabinet parlementer (liberal-dmokratis)

f. Pergeseran politik Indonesia kembali mengalami dinamika sejak di berlakukan Konstitusi RIS 1949 yang menerapkan “perlementerisme” dengan “ federalisme”. Sistem federalism dalam mekanisme hubungan antara pusat dan daerah (Negara bagian) meletakkan pemerintah pemerintah pusat dan pemerintah Negara-Negara bagian dalam susunan yang sederajat. Sehingga untuk parlemen, terdiri dari 2 badan (bikameral) yaitu: senat (mewakili negra bagian) dan dewan perwakilan rakyat.

g.  Pada 17 Agustus 1950, RIS resmi bubar dan negra Indonesia kembali kebentuk Negara kesatuan. Namun system politik demokrasi liberal yang diterpakan menunjukkan pola hubungan antara pemerintah dengan parlemen sebagai bureu-nomia, yaitu pemerintahn partai – partai. Karena sejak berlakunya UUDS 1950 (kurun waktu), partai-partai melalui parlemen seringkali menjatuhkan mosi tidak percaya kepada cabinet sehingga cabinet yang ada hanya berumur rata-rata 1,5 tahun. Walaupun tahun 1955 pernah dilaksanakan Pemilu pertama, namun di segala bidang kehidupan terjadi instabilitas.

·         Ekonomi Politik Kebutuhan Pokok Salah satu hal penting kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan pokok (basic needs) penduduk. Alokasi bagi kebutuhan pokok tentu saja tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi. Kebutuhan pokok yang paling dianggap inti adalah pangan. Di Indonesia, kebutuhan akan pangan terutama berpusat pada kebutuhan akan beras sehingga kebijakan pangan di Indonesia sering identik dengan kebijakan perberasan. Dengan demikian, kebijakan beras menjadikan beras sebagai komoditas politik.

·         Ekonomi Politik Otonomi Daerah Tahun 1999 bisa dicatat sebagai terjadinya perubahan besar dalam memandang daerah. Terjadi beberapa perubahan dari sistem sentralisasi ke desentralisasi dalam merencanakan dan mengelola dana pembangunan bagi daerah masing-masing dengan diundangkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

  Keadaan Ekonomi pada tahun 1997-2007 di Indonesia

a. Krisis Ekonomi-Moneter 1997/1998 Penyebab terjadinya krisis moneter yang melanda Indonesia salah satunya dari segi eksternal adalah ulah spekulan George Soros yang memicu krisis yang melanda Asia, mulai dari Thailand sampai Korea Selatan dan Jepang. Dan juga lemahnya fundamental ekonomi makro di Indonesia, kelemahan tersebut jika dibiarkan berlarut akan menjadi sumber kerawanan ketahanan ekonomi nasional, karena krisis moneter 1997/1998 tidak semata-mata krisis moneter dalam arti sempit, kemorosotan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika, tetapi sudah mengarah pada distorsi pasar,kenaikan harga, sembako menghilang, pengangguran meningkat dan krisis kepercayaan terhadap pemerintah.

b. Sepuluh Tahun Krisis Moneter, Krisis Ekonomi yang Berkelanjutan ( 11 juli 1997-11 juli 2007) Krisis moneter yang terjadi tanggal 11 juli 1997 dimulai ketika bank umum mengalami rush atau penarikan dana pihak ketiga secara besar-besaran, Bang Indonesia sebagai Bank Sentral, dengan BLBI-nya, tidak lagi mampu menghadapi rush rupiah yang kemudian diikuti dengan managed floating rate. Kondisi ini mengakibatkan bank terpaksa membuka band dan akhirnya depresiasi rupiah terhadap US$ meluncur tidak terkendali sampai mendekati Rp 15.000/1 US$, Juli 1998 Laporan Bank Dunia khusus Indonesia,April 1997 sebenarnya sudah memberikan peringatan bahwa Indonesia perlu memacu tabungan dalam negeri agar mampu membiayai investasi dalam negeri dan tidak terlalu tergantung pada kredit luar negeri.Indonesia juga harus memperkuat fundamental ekonomi makr, kualitas SDM dan pemebnahan aparat birokrasi yang bersih, clean government

·         Indikator makro ekonomi 2006, dalam angka menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi 5,6 % terjadi peningkatan pengangguran 40,5 (2005) menjadi 43 juta. Pada tahun 2006 peningkatan kemiskinan semakin meningkat. Adapun kondisi neraca pembayaran Indonesia belum favorable karena kendala keunggulan daya saing komoditas ekspor yang terus dari peringkat 46/49 negara (2001) menjadi 47/49 negara (2002), 57/59 negara (2003), 58/60 negara (2004), 59/60 negara (2005) akhirnya peringkat 60 dari 61 negara pengekspor 2006. Tingkat utilisasi kapasitas industry pasca krisis moneter belum pulih, masih dibawah 70% pada tahun 2006, demikian pula pertumbuhan sektor industry rata-rata masih dibawah rata- rata pra-krisis moneter dengan rata-rata pertumbuhan industry 1990-1997 > 10% menjadi menurun rata-rata 5% (1999-2006) dengan catatan di tahun 1998, pertumbuhannya - 13,1 %

• Sistem Perekonomian Pasar (Liberalis / Kapitalis)

Sistem ekonomi Pasar/Liberal/Kapitalis adalah sistem ekonomi dimana ekonomi diatur oleh kekuatan pasar (permintaan dan penawaran). Sistem ekonomi liberal merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan seutuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada setiap orang untuk memperoleh keuntungan yang seperti dia inginkan. Sistem ekonomi liberal banyak dianut negara-negara Eropa  dan Amerika Serikat.

Ciri-ciri :

1. Menerapkan sistem persaingan bebas
2. Kedaulatan konsumen dan kebebasan dalam konsumsi
3. Peranan pemerintah dibatasi
4. Peranan modal sangat penting

Kelebihan :

1. Setiap individu bebas memiliki alat produksi sendiri
2. Kegiatan ekonomi lebih cepat maju karena adanya persaingan
3. Produksi didasarkan kebutuhan masyarakat
4. Kualitas barang lebih terjamin

Kekurangan :

1. Sulit terjadi pemerataan pendapatan.
2. Rentan terhadap krisis ekonomi
3. Menimbulkan monopoli
4. Adanya eksploitasi

• Sistem Perekonomian Perencanaan (Etatisme / Sosialis)

Sistem ekonomi etatisme/sosialis merupakan sistem ekonomi dimana ekonomi diatur  negara. Dalam sistem ini, jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara atau pemerintah pusat. Dalam perekonomia ini yang menjadi dasar adalah Karl Marx , dia berpendapat bahwa apabila kepemilikan pribadi dihapuskan maka tidak akan memunculkan masyarakat yang berkelas-kelas sehingga akan menguntungkan semua pihak. Negara yang menganut sistem ini seperti Rusia, Kuba, Korea Utara, dan negara komunis lainnya.

Ciri-ciri :

1. Hak milik individu tidak diakui.
2. Seluruh sumber daya dikuasai negara.
3. Semua masyarakat adalah karyawan bagi negara.
4. Kebijakan perekonomian disusun dan dilaksanakan pemerintah.

Kelebihan :

1. Pemerintah lebih mudah ikut campur dalam pembentukan harga.
2. Kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata.
3. Pelaksanaan pembangunan lebih cepat.
4. Pemerintah bebas menentukan produksi sesuai kebutuhan masyarakat.

Kekurangan :

1. Individu tidak mempunyai kebebasan dalam berusaha
2. Tidak ada kebebasan untuk memiliki sumber daya.
3. Potensi dan kreativitas masyarakat tidak berkembang.

thit rugelitu thu rulitaons of at his grown”. Abad., hil. 5. 47 O. Hood Phallaps, Constatetaonil ind idmanastritavu Liw, 7th ud., Swuut ind Mixwull, London, 987, hil. 5. 48 Avo D. Dechicuk, “Constatetaon/Constatetaonilasm” dilim Bogdinor, Vurnon 45 Brain Thompson, Tuxtbook on Constatetaonil ind idmanastritavu Liw, udasa ku-, (ud), Blickwull’s uncyclopudai of Polatacil Scauncu, Blickwull, Oxford, 9

• Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran merupakan campuran atau perpaduan antara sistem ekonomi liberal dengan sistem ekonomi sosialis. Pada sistem ekonomi campuran pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian dalam perekonomian, namun pihak swasta (masyarakat) masih diberi kebebasan untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan.

Ciri-ciri :

1. Jenis dan jumlah barang diproduksi ditentukan oleh mekanisme pasar.
2. Hak milik swasta atas alat produksi diakui, asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentingan umum.
3. Pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial dan pemerataan pendapatan.
4. Ada persaingan, tetapi masih ada kontrol pemerintah

Kelebihan :

1. Kestabilan ekonomi terjamin
2. Pemerintah dapat memfokuskan perhatian untuk memajukan sektor usaha menengah dan kecil
3. Adanya kebebasan berusaha dapat mendorong kreativitas individu

Kekurangan :

1. Sulit menentukan batas antara kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan pemerintah dan swasta
2. Sulit menentukan batas antara sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah dan swasta

• Sistem Perekonomian Indonesia

            Setiap negara menganut sistem ekonomi yang berbeda-beda terutama Indonesia dan Amerika serikat , dua negara ini pun menganut sistem ekonomi yang berbeda. Awalnya Indonesia menganut sistem ekonomi liberal, yang mana seluruh kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat. Akan tetapi karena ada pengaruh komunisme yang disebarkan oleh Partai Komunis Indonesia, maka sistem ekonomi di Indonesia berubah dari sistem ekonomi liberal menjadi sistem ekonomi sosialis.

Pada masa Orde Baru, sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa Indonesia diubah kembali menjadi sistem demokrasi ekonomi. Namun sistem ekonomi ini hanya bertahan hingga masa Reformasi. Setelah masa Reformasi, pemerintah melaksanakan sistem ekonomi yang berlandaskan ekonomi kerakyatan. Sistem inilah yang masih berlaku di Indonesia. Berikut sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia dari masa Orede Baru hingga sekarang :

• Sistem Ekonomi Demokrasi

Sistem ekonomi demokrasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem perekonomian nasional yang merupakan perwujudan dari falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Pada sistem demokrasi ekonomi, pemerintah dan seluruh rakyat baik golongan ekonomi lemah maupun pengusaha aktif dalam usaha mencapai kemakmuran bangsa. Selain itu, negara berperan dalam merencanakan, membimbing, dan mengarahkan kegiatan perekonomian. Dengan demikian terdapat kerja sama dan saling membantu antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Ciri-ciri positif pada sistem ekonomi demokrasi :

1. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
2. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
3. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
4. Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
5. Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
6. Potensi, inisiatif, dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
7. Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.

Ciri-ciri negatif pada sistem ekonomi demokrasi :

1. Sistem free fight liberalism, yaitu sistem persaingan bebas yang saling menghancurkan dan dapat menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain sehingga dapat menimbulkan kelemahan struktural ekonomi nasional.
2. Sistem etatisme, di mana negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
3. Persaingan tidak sehat dan pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

42.Blickstonu Pruss ltd., London, 997, hil. .6 7

•                       i0. Burlikenyi seite konstatesa subigia hekem disir ying mungakit Whun iny of ats provasaons conflact wath thu provasaons of thu ordanirydadisirkin itis kukeisiin turtangga itie pransap kudielitin ying dai- liw, at pruvials ind thu ordaniry liw mest gavu wiy”.net dilim seite nugiri. Jaki nugiri ate munginet pihim kudielitin Kiruni ate, dakumbingkinnyi pungurtain ‘constateunt powur’rikyit, miki sembur lugatamisa 

• Sistem Ekonomi Kerakyatan

            Pemerintah bertekad melaksanakan sistem ekonomi kerakyatan dengan mengeluarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999, tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ekonomi ini berlaku sejak tahun 1998. Pada sistem ekonomi kerakyatan, masyarakatlah yang memegang aktif dalam kegiatan ekonomi, sedangkan pemerintah yang menciptakan iklim yang bagus bagi pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha. Ciri-ciri sistem ekonomi ini adalah :

1. Bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan yang sehat.
2. Memerhatikan pertumbuhan ekonomi, nilai keadilan, kepentingan sosial, dan kualitas hidup.
3. Mampu mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
4. Menjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja.
5. Adanya perlindungan hak-hak konsumen dan perlakuan yang adil bagi seluruh rakyat.

• Sistem Ekonomi Indonesia dalam UUD 1945

Berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 setelah amandemen

(1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

(2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang   banyak dikuasai oleh negara.

(3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.****)

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****)

Kesimpulan

1. Bidang Ekonomi dan Bidang Keuangan

Di awal kemerdekaan ekonomi Indonesia sangat terpuruk sekali, ada beberapa hal yang menyebabkan perekonomian Indonesia memburuk antara lain:

a. Mewarisi sistem ekonomi Jepang

b. Adanya inflasi yang disebabkan beredarnya uang Jepang yang tidak terkendali

c. Kas negara kosong

d. Tidak seimbangnya pemasukan dan pengeluaran negara.

e. Blokade ekonomi oleh Belanda sebab perhitungan Belanda bahwa dengan senjata ekonomi akan dapat merobohkan RI.

3. Bidang Politik

 Perkembangan situasi politik dan kenegaraan Indonesia pada awal kemerdekaan   sangat dipengaruhi oleh pembentukan KNIP serta dikeluarkannya Maklumat Politik 3 November 1945 oleh wakil Presiden Moh. Hatta. Isi maklumat tersebut menekankan pentingnya kemunculan partai-partai politik di Indonesia. Ada 4 dinamika politik yang berkembang pada awal kemerdekaan sampai sekarang yaitu:

1.      Periode Demokrasi Liberal

2.      Periode Demokrasi Terpimpin

3.      Periode Orde Baru

4.      Periode Reformasi

Share this post